Ujian Nasional Curang Dianggap Gugur

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mengatakan ujian nasional (UN) memiliki tujuan lain yang jauh lebih penting dibandingkan persoalan kelulusan semata.

UN mampu menjadi alat pembangun karakter siswa yakni melatih kejujuran. Siswa yang didapati berlaku tidak jujur selama ujian dan terbukti, yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak memiliki nilai.

"Artinya, nilai yang diperolehnya nol," ujar Nuh seusai rapat koordinasi terpadu bertema Penguatan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Deklarasi Ujian Nasional (UN) Jujur Berprestasi, dan Pendidikan Antikorupsi di Gedung Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah, baru-baru ini.

Untuk mencegah dan mengurangi celah berbuat curang, mekanisme pelaksanaan UN diatur sedemikian ketat. Selain penyediaan paket soal menjadi lima jenis, jumlah peserta di ruang ujian juga dibatasi maksimal 20 siswa, dan pembagian paket soal dilakukan secara acak.

"Karena tipe soal berbeda akan sulit mencontek, mencontoh, atau tindakan tidak jujur lainnya. Isu-isu bocoran kunci jawaban juga tidak akan bisa karena ada lima paket jenis soal itu," papar Nuh.

Semua mekanisme yang diberlakukan pada pelaksanaan UN, tak lain demi terwujudnya komitmen kejujuran yang dibangun sejak sekolah.
"Jika mulai sekolah sudah tidak jujur, besok kalau sudah besar dan menjadi pejabat, ya pejabat korup. Munculnya tindakan tidak jujur pada UN, apalagi kalau bukan bertujuan ingin mencari kelulusan," papar Nuh.

Lebih lanjut dikatakan, upaya membangun UN secara jujur juga memiliki kaitan dengan menjadinya sebagai paspor menuju perguruan tinggi. Jika UN dapat terjamin kejujuran dan kualitas hasilnya, secara tidak langsung kepercayaan perguruan tinggi akan tumbuh pada lulusan SMA sederajat. Mereka tidak perlu lagi mengikuti tes masuk perguruan tinggi.

"Mulai SD hingga SMA semua bisa langsung masuk. Kenapa saat harus masuk perguruan tinggi perlu dites lagi? Apakah karena statusnya beda? Karena di perguruan tinggi bukan lagi siswa, tapi mahasiswa? Jika ke depan ini (UN sebagai paspor) terwujud akan sangat luar biasa. Kita akan terus dorong menuju hal itu," kata Mendikbud.

Di UN 2012 ini, Nuh tidak memasang target kelulusan secara nasional. Pihaknya menyerahkan hal itu kepada masing-masing pemerintah daerah.

"Yang terpenting bagaimana menjamin pelaksanaan UN berlangsung jujur dan bersih," ucapnya.

Sebelumnya, Provinsi Jateng berkomitmen tetap menjadi provinsi putih atau paling sedikit terjadi kecurangan pada pelaksanaan UN 2012. Koordinator Penanggung Jawab Pengawasan UN Jateng Sudijono Sastroatmojo mengaku ada sejumlah langkah yang dilakukan guna mencapai hasil tersebut. Salah satunya memberikan pelatihan khusus kepada 2.613 pengawas UN.

"Untuk jumlah pengawas masih sama, yakni dua orang. Melalui pelatihan, fungsi dan peran mereka lebih ditingkatkan. Terutama menciptakan situasi kejujuran serta ketelitian siswa saat mengisi kode jawaban, data diri, dan kode ujian," ucapnya.

Pengawas itu akan bertugas di 2.598 sekolah di seluruh Jateng dan akan mengawasi 311.413 siswa. Sementara keamanan proses pengiriman soal dikoordinasikan dengan LPMP Jateng. "Jadi, tugas kami tidak hanya pada pengawasan soal, tapi juga mengawal pengiriman naskah soal hingga lokasi ujian," ujar Rektor Universitas Negeri Semarang ini.

Dia juga meminta semua pihak tidak memercayai jika ditemukan tawaran kunci jawaban soal UN yang disebarkan oleh oknum tertentu. "Apalagi pada saat diujikan ada lima varian soal. Sangat tidak mungkin bocor," tandasnya.